Kalangan dewan meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus kebocoran data yang diduga milik peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.
Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi 122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.
Kalangan dewan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali dengan matang terkait rencana melakukan uji coba kerja di kantor (work from office atau WFO) di sektor industri yang esensial.
Menurut dia, hilangnya nyawa pasien Ibu dan bayi dalam kandungan akibat tak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait.